ADHAMASKI PANGERAN

Ditengah perlambatan ekonomi, Pemerintah mulai bergerak untuk mendorong daya beli masyarakat. Salah satunya ialah melalui pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang-barang. Kebijakan tersebut perlu di apresiasi sebagai salah satu bentuk sinyal dari Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh 4,7% pada triwulan I kemarin. Namun demikan, kebijakan pembebasan PPnBm untuk beberapa barang sebenarnya melukai target pajak yang telah disusun sebelumnya. Faktanya, pada APBN Perubahan 2015, target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM misalnya, ditargetkan meningkat hingga 40% dari realisasinya di tahun 2014. Terlebih, realisasi penerimaan PPN dan PPnBm di akhir bulan Mei 2015 juga sebenarnya berada dibawah realisasinya pada bulan Mei 2014. Bila pada bulan Mei 2014 realisasi PPN dan PPnBM mampi mencapai Rp 150 trilliun, pada bulan mei 2015, realisasinya hanya Rp 141 trilliun. Realisasi penerimaan yan...

Bagi siapapun yang bergerak di dunia kesehatan, pasti memahami bahwa BPJS memiliki masa depan yang cerah di Indonesia. Masalahnya, seperti bayi yang berjalan masih meronta-ronta, BPJS masih memikul pelbagai persoalan yang menghambatnya untuk maju. Faktanya, BPJS memang menghasilkan dilema bagi seluruh pelaku usaha kesehatan yang turut serta berperan (lebih banyak rumah sakit pemerintah) maupun tidak berperan didalam BPJS (kebanyakan rumah sakit swasta). Tidak sedikit rumah sakit swasta lain yang semakin dirugikan dari keberadaan BPJS. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat beralih menggunakan layanan BPJS. Bahkan, Saking di anggap merugikan bagi pelaku sektor swasta, beberapa pihak dari sektor swasta kesehatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap BPJS memonopoli usaha asuransi kesehatan. Persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kesehatan yang berperan di BPJS pun tidak kalah berat. Claim-ratio sudah di atas 100 persen. Artinya, dana yang tersedia dar...

John Maynar Keynes puluhan tahun lalu pernah bertanya: When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? . Pertanyaan itu wajar ditanyakan ketika fakta mengutarakan bahwa persoalan-persoalan lama tidak dapat di selesaikan dengan pemikiran lama. Sayangnya, di Indonesia proses merubah pemikiran lama sangat sulit untuk dilakukan. Seruan perubahan pun hanya nyaring terdengar.  Kebijakan-kebijakan yang baru terbit biasanya hanya mengemas kebijakan-kebijakan lama yang telah terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kebijakan tax allowance melalui PP No. 18 tahun 2015 yang baru juga akan mulai diberlakukan pada 6 Mei 2015 adalah salah satu contoh kebijakan lama yang hanya dibungkus dengan kemasan baru. Sebagai catatan, sejak tahun 2000, sudah terdapat empat kebijakan serupa. Kalau di urut, empat kebijakan tersebut ialah PP No. 148 tahun 2000, PP No. 1 tahun 2007, PP No.62 tahun 2008, dan PP No. 52 tahun 2011. Semua kebijakan tersebut pada dasar sama: penguranga...

Kisruh antara Gubernur Basuki ‘Ahok’ Tjahja Purnama dengan DPRD semakin memanas. DPRD yang ditunding melakukan manipulasi anggaran oleh Ahok akhirnya memukul balik dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Dalam keterangannya, terdapat dua hal yang perlu dikritisi terhadap kinerja Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014, yakni penyerapan anggaran yang rendah dan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang berdampak terhadap defisitnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perdebatan antara kedua pihak kemudian menjadi lebih segar karena kisruh politik mulai masuk pada pengukuran kinerja yang lebih terukur. Tidak sekedar persaingan politik: siapa yang untung, siapa yang rugi, dan siapa yang mendapatkan dukungan lebih banyak. Tapi dapat segera masuk pada kerangka pembangunan kebijakan berdasarkan fakta dan data ( Evidence-based policy ). Sebuah kemajuan berarti dalam pembangunan nasional. Fakta lemahnya kinerja penyerapan anggaran sejati bukan h...

Rupiah terus terpukul dalam beberapa bulan terakhir, bahkan hampir menembus level psikologis Rp 13.000 per US$ pada pekan ini. Disisi lain, aksi pembelian saham oleh investor asing di pasar modal Indonesia cukup deras dan beberapa kali IHSG terkoreksi dalam pekan yang sama. Persoalan juga melanda kinerja ekspor per bulan Januari 2015 yang mengalami penurunan hingga 9% (yoy). Kinerja ekspor Indonesia memang cenderung mengalami stagnansi sepanjang tahun 2014, padahal dalam kurun waktu yang sama, rupiah terus menerus mendapatkan tekanan hingga mencapai puncaknya sebelum libur natal 2014. Cara pandang dan keyakinan bahwa pelemahan nilai tukar akan dapat mempengaruhi kinerja ekspor seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara maju, mungkin perlu ditelisik kembali dalam konteks Indonesia. Depresiasi nilai tukar rupiah belum tentu menguntungkan secara kumulatif bagi Indonesia. Terlebih, kondisi struktural dalam negeri masih mengalai pelbagai persoalan yang menghambat kinerja eksp...

Siapapun tidak dapat menyangkal bahwa salah satu persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir adalah buruknya performa infrastruktur di Indonesia. Bahkan berbagai institusi dan pengamat juga meyakini bahwa perbaikan infrastruktur akan mampu mendorong peforma ekonomi nasional. Presiden Jokowi beserta jajarannya dalam Kabinet Kerja pun memahami persoalan kurangnya infrastruktur dengan baik. Target pembangunan infrastruktur pun disusun dengan sangat ambisius dalam RPJMN 2015-2019. Setidaknya terdapat beberapa infrastruktur yang ditargetkan akan dibangun selama lima tahun mendatang, seperti 2.650 km jalan baru, 3.258 km jalur kereta api, 1.000 km jalan tol, 49 waduk baru, 15 bandara baru, 2 kilang minyak yang masing-masing berkapasitas 300 ribu barrel, dsb. Sayangnya, walaupun target pembangunan infrastruktur pada periode 2015-2019 lebih ambisius dibandingkan periode 2010-2014, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur masih mengg...

Bagi kebanyakan orang, magnet kharisma Presiden Jokowi terletak pada gaya bicaranya yang sederhana namun tetap lugas dan mampu dipahami oleh berbagai kalangan. Bahkan ‘sihir’ Presiden Jokowi tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan gairah para peserta dan pebisnis yang hadir pada pertemuan APEC beberapa waktu yang lalu, untuk berinvestasi di Indonesia. Buktinya, berdasarkan survey PricewaterhouseCoopers, 57% dari 635 CEO meyakini bahwa investasi di Indonesia akan menguat dalam satu tahun ke depan. Investasi memang memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu bangsa, sehingga sangat wajar bila terjadi persaingan antar negara dalam menarik investor. Indonesia punya faktor keberuntungan, selain merupakan negara yang menarik karena keragaman sumber daya dan besarnya pasar domestik, Pemerintahan yang terdahulu setidaknya telah cukup berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah ketidakstabilan yang melanda beberapa nega...

Ibarat tikus mati dilumbung padi adalah kata-kata pertama yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan terpilih, Susi Pudjiastuti, untuk menggambarkan bagaimana kelautan nusantara. Sekiranya kata-kata tersebut cukup tepat, terlebih melihat beragamnya kekayaan laut nusantara yang memiliki 75% spesies batu karang dunia, 30% spesies ikan dunia, 20% dari total hutan mangrove dunia, tidak termanfaatkan dengan optimal bagi khalayak ramai. Buktinya, sektor perikanan hanya mampu menyumbangkan 3% dari PDB nasional (2013). Memang Indonesia masih menjadi negara eksportir komoditas perikanan terbesar ke-12 dunia. Akan tetapi, nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia sebenarnya masih terhitung kecil. Terlebih bila dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Sebagai contoh, pada tahun 2012, Indonesia mampu memproduksi 9 juta ton ekuivalen ikan, sedangkan Thailand dan Vietnam hanya mampu memproduksi berturut-turut 3 juta dan 6 juta ton ekuivalen. Akan tetapi, pada tahun yang sama, nilai ...

Prediksi optimis biasanya selalu memberikan angin segar yang baik bagi perekonomian. Dari perkembangan beberapa tahun terakhir, Mckinsey Global Institute memprediksikan bahwa pada tahun 2030, perekonomian Indonesia akan menikmati bonus demografi yang kemudian mendorong Indonesia memiliki 113 juta pekerja berketerampilan tinggi dan menjadi perekonomian terbesar ketujuh di dunia.  Namun saat ini awan gelap masih menyelimuti perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, iklim ketenagakerjaan nasional dihantui oleh persoalan rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Sampai bulan februari 2014, 68 persen tenaga kerja nasional masih didominasi oleh tamatan SMP ke bawah. Rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja nasional berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Laporan Asian Productivity Organization (APO) pada tahun 2013 dengan tegas menunjukkan bahwa, dengan asumsi Rp 11.000,-/US Dollar, produktivitas tenaga kerja Indonesia (sebe...

Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan BBM bersubsidi mungkin cukup baik dari segi fiskal, baik untuk menjaga kuota BBM bersubsidi maupun untuk menghindari membengkaknya defisit anggaran. Akan tetapi sebenarnya, pilihan kebijakan untuk mengendalikan BBM bersubsidi berdasarkan lokasi dan waktu ini dampaknya bersifat jangka pendek dan belum mampu menjawab banyak persoalan dalam kerangka ketahanan energi nasional. Ketahanan energi nasional disini perlu di artikan bukan hanya sebagai kemampuan untuk memenuhi konsumsi energi nasional, tetapi kemampuan nasional untuk merespon dinamika perubahan global dan kemampuan untuk menjadi ketersediaan energi dengan harga yang wajar. Ketahanan energi nasional ini mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia karena adanya keterbatasan sumber daya energi konvensional fosil dan kerentanan aktivitas ekonomi nasional akibat terjadinya gejolak perubahan energi global. Sebetulnya, pemerintah telah memiliki Perpres No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasi...