ADHAMASKI PANGERAN

Rumah selama ini lebih sering kita perlakukan sebagai private goods : sesuatu yang harus diupayakan setiap keluarga melalui kemampuan ekonominya sendiri. Negara hadir sebatas regulator, pemberi insentif, maupun subsidi. Padahal, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa mengatasi keterjangkauan dan backlog perumahan membutuhkan peran negara yang jauh lebih besar. Rumah tidak semata-mata dipandang sebagai kebutuhan privat, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan publik, sehingga penyediaan public housing menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Sayangnya, konsep public housing belum berkembang kuat di Indonesia. Akibatnya, ketika harga tanah perkotaan semakin mahal, rumah yang terjangkau secara alamiah terdorong semakin jauh dari pusat kota. Harian Kompas edisi Senin, 21 September 2026, menggugah persoalan tersebut. Harga properti semakin tidak terjangkau, sementara rumah yang dibangun sektor swasta dan dapat diakses dengan dukungan subsidi justru banyak tersedia jauh da...

Pembangunan kota baru lebih dari sekedar proyek pengembangan kawasan. Ia mencerminkan cara pandang negara terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks itulah, rencana Pemerintah membangun sepuluh kota baru patut diapresiasi. Apalagi sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh, kota-kota baru tersebut dirancang dengan konsep terintegrasi dan terkoneksi dengan kawasan industri. Gagasan membangun kota baru sesungguhnya bukan barang baru dalam sejarah pembangunan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah telah menjadikan pembangunan kawasan perkotaan sebagai instrumen pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sejarah mencatat pembangunan Kebayoran Baru sebagai bagian dari inisiatif negara dalam membangun wajah urban Indonesia pasca-kolonial. Model pembangunan yang dipimpin negara ( government-led development ) berlanjut pada dekade 1970-an melalui pembangunan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis. Negara ketika itu hadir ...

Dalam kegiatan akad massal rumah KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada akhir Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto secara spontan menyampaikan gagasan penting: perlunya masterplan bagi kota-kota di Indonesia. Menurut Presiden, kehadiran masterplan tersebut diharapkan dapat mengubah wajah kota menjadi lebih indah sekaligus lebih menarik bagi wisatawan. Pernyataan ini cukup mengejutkan. Bukan semata karena disampaikan dalam forum akad massal KPR FLPP, yang selama ini lebih banyak merealisasikan rumah subsidi di wilayah kabupaten dan pinggiran kota, tetapi juga karena ini merupakan kali pertama Presiden Prabowo secara eksplisit menaruh perhatian pada agenda pembangunan perkotaan. Terlebih, dalam setahun terakhir, fokus kebijakan pemerintah lebih banyak diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penguatan ekonomi perdesaan melalui swasembada pangan dan koperasi Merah Putih. Penekanan pad...